Sabtu, 04 Juni 2011

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

MENTERI NEGARA AGRARIA
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKAT
HUKUM ADAT
MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
Menimbang :
a. bahwa hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat dan yang serupa itu dari
masyarakat hukum adat, sepanjang pada kenyataannya masih ada, sebagaimana dimaksudkan
dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok
Agraria (selanjutnya disebut Undang- Undang Pokok Agraria);
b. bahwa dalam kenyataannya pada waktu ini di banyak daerah masih terdapat tanah-tanah dalam
lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya
didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui pleh para warga masyarakat hukum
adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya;
c. bahwa akhir-akhir ini di berbagai daerah timbul berbagai masalah mengenai hak ulayat tersebut,
baik mengenai eksistensinya maupun penguasaan tanahnya;
d. bahwa sehubungan dengan itu perlu diberikan pedoman yang dapat digunakan sebagai
pegangan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-nasalah yang ada dan melaksanakan
urusan pertanahan pada umumnya dalam hubungannya dengan hak ulayat masyarakat hukum
adat tersebut di kemudian hari;
e. bahwa pedomnan tersebut perlu diperiksa dalam bentuk Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepla Badan Pertanahan Nasional,
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok
Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan;
4. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1966 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
7. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet
Reformasi Pembangunan;
9. Keputusan Presiden Nomor 101 tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud denagn :
1. Hak ulayat dan yangh serupa itu dari mesyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak
ulayat), adalah kewenagan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakayt hukum adat
tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk
mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi
kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahirian dan batiniah
turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang
bersangjitan.
2. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat
hukum adat tertentu.
3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya
sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atauopun atas
dasarr keturunan.
4. Daerah adalah daerah ototnom yang berwenang melaksanakan urusan pertanahan sebagaiman
dimaksud dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
BAB II
PELAKSANAAN PENGUASAAN TANAH ULAYAT
Pasal 2
1. Pelaksanann hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat
hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat stempat.
2. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apanbila :
a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukm adatnya sebgai
warga bersama suatau persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerpkan
ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan
hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguaasaan dan penggunaan tanah
ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
Pasal 3
Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tidak dapat lagi
dilakukan terhada bvidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah
sebagaiman dimaksdu Pasal 6 :
a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut
Undang-Undang Pokok Agraria;
b. merupakan bidang-bidang tabnah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi
pemerinyag, bahan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.
Pasal 4
1. Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagiaman dimaksud dalam Pasal
2 oelh perseorangan dan bahan hukum dapat dilakukan :
a. oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut
ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya
dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Poko
Agraria.
b. Oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum
adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Pokok
Agraria berdasarkan pemberian hak dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh
masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara
hukum adat yang berlaku.
2. Penglepasan tanah ulayat sebagaiman dimaksud pada ayat 1 huruf b untuk keperluan pertanian
dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakuakn oleh
masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu,
sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi
atau ditelantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka
penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum
adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai
ketentuan Pasal 2.
3. Dalam hal sebagiamana dimaksud pada ayat 2 Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang diberikan
oleh Negara dan perpanjangan serta pembaharuannya tidak boleh melebihi jangka waktu
penggunaan tanah yang diperoleh dari masyarakat hukum adat yang bersaqngkutan.
BAB III
PENENTUAN MASIH ADANYA HAK ULAYAT DAN PENGATURAN
LEBIH LANJUT MENGENAI TANAH ULAYAT YANG BERSANGKUTAN
Pasal 5
1. Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulaya sebaiamana dimaksud dalam Pasal 2
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertaka n para pakar hukum adat,
masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat
dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.
2. Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagimana dimaksud pada
ayat 1 dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda
kartografi dan, apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatny dalam
daftar tanah.
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yangh
bersatan.
BAN IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 24 JUNI 1999
MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
HASAN BASRI DURIN

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar